Menyiapkan Dana Darurat dari Penghasilan yang Tidak Tetap
Komisi XII DPR RI mendukung langkah pemerintah merumuskan kebijakan dan legalitas bagi PT Timah untuk membeli timah dari masyarakat di Bangka Belitung. Kebijakan tersebut dinilai diperlukan...
BPKH klarifikasi dana Rp10 triliun dari 400 ribu data antrean haji yang perlu diverifikasi. Dana dikelola sesuai ketentuan, bukan hilang atau mengendap.analisis kebijakan
Arsul Sani yang merupakan politikus dilantik sebagai Hakim Konstitusi pada 18 Januari 2024. Ia diajukan sebagai Hakim ...